Considerations To Know About Agus Joko Pramono Wikipedia
Considerations To Know About Agus Joko Pramono Wikipedia
Blog Article
Selain soal berita negatif, Agus mengatakan, juga ditanya soal proyeksi KPK ke depan bila diberikan amanah untuk memimpin.
Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai, dan tugas proyek. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan facts untuk menambah pengetahuan para peserta didik.
The IAAC Assembly aims at approving summaries of earlier IAAC meetings, discussing peace maintaining operational price range for your period of July 2021 - June 2022, speaking about most current updates of the decisions of the 75th Typical Assembly pertaining to developments of economic place as afflicted with the pandemic, discussing 2022 OIOS working program and capability gap in excess of divisions in OIOS, as well as talking about coordination and interaction between oversight companies underneath the UN.
VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, BPK memiliki beberapa peluang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kinerja BUMN, yaitu: Pemanfaatan Teknologi Informasi: BPK dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Misalnya, dengan menggunakan sistem audit berbasis teknologi, BPK dapat mengakses data secara real-time, menganalisis info secara lebih cepat dan akurat, serta meningkatkan transparansi proses audit. Kolaborasi dengan Stakeholders: BPK dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dengan menjalin kolaborasi dengan berbagai stakeholders, seperti Kementerian BUMN, DPR, dan masyarakat. Kolaborasi ini dapat membantu BPK mendapatkan informasi yang lebih lengkap, meningkatkan koordinasi, dan memperkuat pengawasan terhadap kinerja BUMN.
"Skilled experience and networking are the foundation of achievement. My function as Vice Chairman of Indonesia's SAI, BPK, makes it possible for me a chance to attract upon the expertise of lots of auditors and establishments at countrywide and international amount, more than so many years. It's got also been a privilege to attract upon the cooperation within ASEANSAI from BPK's posture as more time-expression Secretariat, as well as the Energetic participation in the INTOSAI regional and working groups.
Temuan BPK dapat menjadi bahan evaluasi bagi BUMN untuk memperbaiki sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap BUMN.
Jokowi akan menyerahkan daftar nama tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk uji kepatutan dan kelayakan, sebelum memilih lima orang sebagai pimpinan baru KPK. Berikut adalah profil singkat 10 capim KPK yang lolos seleksi.
Tekanan Politik: Pengawasan terhadap BUMN dapat dipengaruhi oleh tekanan politik, terutama ketika melibatkan kebijakan strategis atau proyek-proyek yang memiliki kepentingan politik. BPK perlu menjaga independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya, terlepas dari tekanan politik yang mungkin dihadapi. Peluang untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan
tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Setelahnya, Presiden Jokowi akan mengirimkan 10 nama tersebut ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Dari ten nama itu, nantinya akan dipilih lima orang untuk memegang jabatan pimpinan KPK.
Kompleksitas Struktur Organisasi: Struktur organisasi BUMN yang kompleks, dengan berbagai anak perusahaan dan entitas terkait, dapat mempersulit BPK dalam melakukan audit dan pengawasan secara komprehensif. Hal ini get more info membutuhkan upaya ekstra untuk memahami hubungan antar entitas dan aliran dana yang kompleks.
Strategi membangun koalisi itu, menurut Mietzner, berkaitan erat dengan hak prerogatif presiden untuk membentuk kabinet dan menunjuk menteri.
Mada berkata, perwakilan partai politik yang duduk di pemerintahan berpotensi besar memusatkan sumber daya negara untuk kepentingan kelompoknya. Situasi seperti ini, kata Mada, dikenal sebagai fenomena klientelisme.